Semenjak tumbangnya orde baru dan berganti ke orde reformasi, tampaknya pemerintahan yang sudah 16 tahun belalu dari orde baru ini belum memiliki formulasi yang jitu dalam menentukan arah masa depan Indonesia mau ke mana. Alih-alih menentukan masa depan dengan visi yang jelas, merumuskan dan menahkodai bahtera bernama Indonesia untuk jangka pendek saja seringkali bermasalah.

Persoalan utama orde reformasi adalah tak adanya VISI besar mau dibawa ke mana Indonesia ini. Jika sekarang dikatakan besar, maka kebesaran Indonesia tidak dibangun atas kemandirian dan kebanggaan atas kemampuan sendiri. Kebesaran yang dibangun atas membengkaknya utang luar negeri dan ketergantungan pada produk impor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri -yang sebetulnya bisa diupayakan sendiri-, kebesaran semu yang berujung pada krisis di kemudian hari. Indonesia tak punya industri andalan yang prestisius dan membanggakan seperti halnya negara tetangga yang memiliki kebanggaan di mana industri kebanggaannya bisa dirasakan oleh warga negaranya.

Untuk menjadi Indonesia Hebat, harus ada GRAND DESIGN INDONESIA yang disepakati bersama oleh seluruh komponen bangsa.

1. Grand Design Indonesia

Indonesia tak memiliki Grand Design mau menjadi negara seperti apa ke depan. Mau unggul di sektor apa? Ingin memiliki sektor andalan apa yang bisa dibanggakan warga negara Indonesia? Mau menjadi negara industri macam apa, industri berbasis agraris atau maritim atau industri strategis lainnya? Ya, kita belum memilikinya. Industri strategis yang membanggakan warga negara ini saat bertatap muka dengan bangsa lain.

Kita memang sempat bangga dengan IPTN yang kini menjadi PTDI yang dipelopori oleh Bapak BJ Habibie. Bangga pula dengan industri elektronik MASPION milik Alim Markus, produk household milik Indonesia. Polytron, produsen alat elektronik yang kesemuanya juga dari Indonesia. Sempat bangga juga dengan banyaknya inovasi putera bangsa di bidang otomotif semacam mobil es-em-ka yang akhirnya tumbang dari kancah pemberitaan media nasional karena kurang dianggap aman dan layak untuk dikendarai. Potensi bangsa yang membanggakan dan dinikmati oleh khalayak ramai.

Pertanyaannya adalah "adakah grand design Indonesia yang menjadi acuan seluruh komponen republik ini untuk menatap Indonesia ke depan? Jika ada, di manakah dokumen itu berada? Kenapa senyap dari pemberitaan dan sosialisasi yang harusnya membangkitkan seluruh komponen bangsa untuk mendukungnya?"

Iya, ada grand design itu, akan tetapi parsial dan masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri dengan grand design yang terkesan tumpang tindih dan tak tampak saling sinergi untuk membentuk sebuah visi besar Indonesia jangka panjang.

Harus ada Grand Design Indonesia yang secara umum menjadi kerangka acuan masing-masing kementerian menyusun grand design kementeriannya. Ada titik utama prioritas yang harus dipahami bersama di mana keseluruh grand design masing-masing kementerian menunjukkan kesatuan langkah yang sinergi menuju grand design Indonesia Hebat.

2. Payung Hukum Grand Design Indonesia

Grand design Indonesia jangka panjang harus disepakati dan dipayungi oleh hukum yang mengikat dalam jangka panjang yang tak terpengaruh oleh perubahan politik 5 (lima) tahunan imbas dari prosesi pergantian eksekutif dan legislatif. Setiap pergantian legislatif dan eksekutif wajib tunduk dan patuh pada grand design Indonesia jangka panjang ini.

Dengan adanya payung hukum yang kuat ini, visi tentang Indonesia jauh ke depan dapat lebih terjamin. Jikapun berbeda di setiap periode pemerintahan, itu lebih pada strategi implementasi dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi regional dan internasional tanpa harus mengubah grand design utamanya.

3. Ketahanan Pangan: Pertanian Prioritas Utama Grand Design Indonesia

Jika visi ke depan tentang bangsa yang bernama Indonesia ini sudah ditentukan dan disepakati bersama, maka tentunya perlu rumusan yang jelas sektor apa yang menjadi andalan utama (prioritas utama). Grand design Indonesia Hebat tentunya mempertimbangkan besarnya cakupan wilayah geografis dan kependudukan. Untuk itu, tidaklah salah jika Indonesia ke depan adalah bangsa yang berdaulat di bidang pangan.

Ketahanan pangan menjadi isu besar mengingat besarnya jumlah populasi Indonesia yang menempati rangking keempat dunia (Wikipedia). Ironi jika melihat luasnya daratan Indonesia dengan sumber daya melimpah tetapi untuk kebutuhan pangan dalam negeri masih dibanjiri produk impor. Perlu ada upaya besar untuk menjadikan petani Indonesia makmur dan berdaulat dengan dukungan pemerintah yang kuat dan tahan terhadap tekanan kekuatan asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk produk pertanian negara lain. Tak hanya itu, di saat perubahan iklim yang sedemikian rupa, perlu ada mekanisme terstruktur dalam pengendalian pangan di masa-masa krisis.

Di sisi lain perlu adanya seperangkat hukum dengan implementasi tegas yang melindungi kepentingan petani kecil utamanya dan industri pertanian pada umumnya dari praktik-praktik tercela para spekulan dan penimbun bahan produksi pertanian terutama pupuk yang seringkali langka, sementara di sisi lain produsen pupuk tak pernah mengalami kekurangan produksi bahkan berlebih.

Segenap stakeholder terkait pertanian wajib menjaga dan terus bersinergi mewujudkan praktik yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang melindungi petani dan rakyat. Tak boleh ada mafia yang memainkan jaringan distribusi benih, pupuk, dan hasil pertanian untuk sampai ke tangan konsumen. Kebijakan pemerintah harus memuliakan petani selaku penjaga keberlangsungan hidup, pemenuh kebutuhan pangan warga negara Indonesia.

4. Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Industri Pendukungnya

Untuk menjadi #IndonesiaHebat dan berdaulat di bidang pertanian, maka mau tak mau pemerintah wajib menjadikan industri pertanian dari hulu hingga hilir. Ketergantungan infrastruktur pertanian pada negara lain pada gilirannya akan memunculkan tawar-menawar yang bisa jadi berakibat ketergantungan pada negara lain, ujung-ujungnya kedaulatan tak mampu terwujudkan. Industri dibangun untuk memudahkan dan memuluskan terwujudnya kedaulatan pangan.

Resiko yang akan dihadapi dengan keberanian menyelenggarakan sendiri semua kebutuhan infrastruktur pertanian adalah anggaran yang besar yang akan menyedot anggaran sektor lain. Tapi ini resiko yang harus ditempuh, tak ada ceritanya menjadi bangsa besar tanpa pengorbanan dan biaya yang murah.

5. Kontrol Pasar Pertanian

Kontrol pasar menjadi penting untuk mengamankan rakyat dari permainan spekulan yang menjadikan harga tak stabil. Penyediaan konten/informasi terbuka terkait harga komoditas pertanian yang dapat diakses oleh siapapun terutama petani dan konsumen.

Rantai distribusi yang panjang yang dapat merugikan petani dan konsumen harus dipangkas dan diupayakan seefisien mungkin. Jangan sampai harga cabai di tingkat petani cabai Grut Jawa Barat dihargai 9000 rupiah sementara di tingkat konsumen di Jakarta, harga cabai per kilogramnya menembus angka 90.000, baik petani dan konsumen sangat dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Para tengkulak dan distributor lah yang paling diuntungkan. Jika menjadi petani sudah tak lagi diuntungkan, jangan salahkan jika kemudian banyak petani yang mengalihfungsikan lahannya ke kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan, misal permukiman, pertokoan, perkebunan dan lain-lainnya.

6. Pembatasan Impor

Impor harus dibatasi untuk melindungi petani, pemerintah harus tegas untuk hal ini demi melindungi kepentingan petani kecil Indonesia. Serbuan produk impor hasil pertanian memenuhi pasar, produksi petani dalam negeri terus-menerus tergeser dan tergerus. Lambat laun jika hal ini dibiarkan, alih-alih ingin menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan, bisa-bisa terjerumus menjadi negara rawan pangan yang ketergantungan pangannya tinggi pada negara lain.

Khusus di bidang pangan ini, pemerintah wajib tegas untuk melindungi warga negaranya dari ancaman sulitnya bertahan hidup. Bukankah ini sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia? Tak perlu takut jika harus berhadapan dengan Bank Dunia dan negara adidaya jika kebijakan pemerintah memberlakukan proteksi atas komoditi pertanian ini.

Pada 2003, BPS mencatat jumlah keluarga petani 31,17 juta, sepuluh tahun kemudian menurun menjadi 26,13 juta keluarga. Terjadi penurunan yang sangat signifikan, 5,04 juta jiwa. Sementara itu, jumlah perusahaan di bidang pertanian justru naik 36,77%. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. (Posman Sibuea)

Perlu ada upaya serius dari pemerintah mendatang untuk berani melakukan pembatas impor hasil pertanian dan di saat yang sama mendorong peningkatan produktifitas sektor pertanian yang tak hanya SUBSIDI, akan tetapi juga melakukan reformasi agraria dengan memberikan lahan pada petani kecil yang tidak memiliki lahan serta menghentikan alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain.

7. Mendorong Riset dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Riset dan pengembangan teknologi pertanian mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan Indonesia. Patut digarisbawahi pernyataan wakil presiden Boediono awal tahun 2012, bahwasanya anggaran penelitian dan pengembangan di sektor pertanian di Indonesia dinilai paling rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Semoga ke depannya Indonesia Hebat benar-benar bisa diwujudkan oleh siapapun pemimpin pemerintahannya, dari mana saja partai politik pengusungnya. Sebagai warga negara, harus optimis agar perubahan ke arah yang lebih baik ini terjadi. Semoga.

Sumber Referensi:

• Indonesia Hebat, PDI Perjuangan, http://indonesiahebat.org


• Industri Alat Pertanian Nasional Sulit Berkembang, http://www.tubasmedia.com/berita/industri-alat-pertanian-nasional-sulit-berkembang/


• Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk, http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk


• Posman Sibuea, http://m.koran-sindo.com/node/345570.


• Wakil Presiden Boediono, http://www.tempo.co/read/news/2012/01/11/090376625/Boedionoi-Anggaran-Riset-Pertanian-RI-Terendah-di-ASEAN