Ketangguhan dan keberanian KPK kembali diuji, setelah mengalami pelemahan oleh DPR, kini KPK vis a vis POLRI, terkait kasus simulator yang melibatkan petingginya

Susah payah membangun citra yang sudah buruk di mata masyarakat, kini Kepolisian RI kembali "dijatuhkan" dengan kasus korupsi Simulator Korlantas POLRI yang menyeret nama petinggi di level jenderal yang juga disinyalir melibatkan Kapolri.

KPK selaku pemegang tongkat komando pemberantasan korupsi kembali mengalami "pelemahan" dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar. Tersangka kasus simulator yang memegang peranan strategis di Kepolisian RI, Djoko Susilo, sepertinya tak tinggal diam atas ulah KPK yang dinilai terlalu berani mengacak-acak institusi kepolisian.

Melalui "drama" penangkapan Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK dari unsur kepolisian, Mabes POLRI sepertinya tak ingin kehilangan muka, melakukan aksi pembalasan dengan membongkar kasus lama Novel tahun 2004 yang saat itu menjabat Satreskrim Polda Bengkulu.

Novel Baswedan, selaku penyidik kasus simulator, jelas menjadi titik serang pihak Kepolisian RI yang mungkin dianggap "anak durhaka". Bagaimana tidak "durhaka"? Dibesarkan di lingkungan kepolisian, lalu dititipkan ke KPK, lantas balik menyerang "orang tua" yang membesarkannya.

Dengan beragam argumentasi dan seribu alasan apapun, pembukaan kembali kasus yang telah usai disidangkan pada tahun 2004 dan yang bersangkutan sudah menjalani sanksi yang ditetapkan lembaganya, hanya akan memunculkan spekulasi sederhana yang dipahami publik bahwa polisi membalas serangan KPK. Polisi berupaya melemahkan KPK dengan mencari daftar dosa-dosa masa lalu para penyidiknya yang tersangkut langsung dengan kasus simulator Korlantas POLRI. Menarik kembali semua penyidik KPK dari unsur kepolisian yang ditugaskan menguati KPK, bagian dari pelemahan frontal.

Membuka kembali kasus lama bukan hal baru, bukan praktik tercela, jika memang ditemukan alat/barang bukti baru maka layak dibuka kasusnya. Tetapi membuka kasusnya di saat POLRI krisis citra, krisis keteladanan, krisis panutan, krisis kepercayaan, di tengah badai kasus korupsi simulator Korlantas yang menyerang pejabatnya hanya akan menimbulkan kesan POLRI balas menyerang, citra pelemahan KPK akan mencuat ke publik. Terlebih jika kesan tersebut dibarengi dengan sinyalemen terburu-buru, kejar tayang, dalam penyiapan kasusnya.

Transaksi kasus yang ada di meja kepolisian dan KPK, memang banyak yang nilainya lebih besar dari kasus ini, tetapi membiarkan angka kecil juga bukan hal yang bijak. Angka besar juga harus diproses meski kemudian melibatkan banyak kepentingan negara yang terusik. Tapi memang harus berani untuk diselesaikan agar masalah korupsi yang akut ini terselesaikan.

POLRI baiknya legowo dalam memperbaiki diri, biarkan siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini ditangani oleh KPK. Besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan memang soal utama tapi tidak berarti angka puluhan milyar tidak layak usut oleh KPK, yang penting kemauan baik untuk clean and good governance masih ada dan terus diupayakan. Terasa naif dan sangat normatif kedengarannya, mengharapkan kejujuran, kemauan baik dari institusi yang sudah terlanjur cemar nama dan citranya sejak lama di mata publik.

Akan tetapi, pesimistis terhadap keinginan baik juga bukanlah sebuah kebaikan, sebuah kepositifan dalam berfikir. Untuk itu, tetap berharap dan berkeinginan agar semua baik dalam kerangka hukum positif patut dijaga. Upaya kepolisian memperbaiki citra tetap harus didukung tanpa mengesampingkan kritis terhadap setiap keburukan yang dilakukan.

Pak dan bu polisi, membaiklah anda, rendah hatilah, rakyat akan bersimpati.