PPDB Surabaya 2012 sebentar lagi akan dimulai tanggal 12 Juni 2012 untuk jalur mitra warga kurang mampu. Setelah tahun lalu berinovasi dengan PPDB Offline dengan memberikan kuota 5% pada warga sekitar sekolah yang kurang mampu, kali ini panitia PPDB Surabaya tahun 2012 melakukan terobosan dengan pemberlakuan yang lebih ketat pada warga non Surabaya dan kelonggaran yang lebih bagi warga Surabaya.

Pengetatan bagi warga non Surabaya ditandai dengan membuka jalur Rekomendasi Dalam Kota. Melalui situs PPDBSURABAYA.NET, pemerintah kota Surabaya menegaskan melalui ketentuan umum PPDB Surabaya 2012, bahwa

Rekomendasi Dalam Kota adalah calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya. Pagu yang tersedia adalah 1% (satu prosen) baik dari pagu kota maupun pagu sekolah negeri.

Tahun sebelumnya, siapapun yang bersekolah di sekolah baik swasta maupun negeri di Surabaya, akan secara otomatis mendapatkan PIN dan ikut secara langsung PPDB reguler tanpa ada pembatasan kuota 1 persen. Tahun lalu kuota 1 persen berlaku bagi mereka yang baik sekolah maupun Kartu keluarganya berasal dari luar Kota Surabaya.

Sementara itu, di saat yang sama panitia PPDB Surabaya 2012 memberi peluang lebih besar bagi warganya melalui jalur Mutasi yang dalam situs resmi PPDB Surabaya 2012 disebutkan bahwa:

Mutasi adalah calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dimana Mutasi tidak termasuk dalam pagu 1%.

* Warga Surabaya yang masuk dalam KK bukan orang tua kandung, dapat masuk kategori Mutasi bila tercatat masuk KK sebelum 1 Januari 2012.

Tahun sebelumnya, siapapun yang sekolah asalnya berasal dari wilayah luar Surabaya akan dianggap sebagai pendaftar luar kota dan masuk kuota 1 persen. Kini, dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli Surabaya, maka calon peserta PPDB Surabaya 2012 dapat mengikuti jalur reguler tanpa ada pembatasan.

Kebijakan tersebut didasarkan atas peraturan walikota Surabaya yang menginginkan APBD Surabaya memang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu keluarga. Meski secara umum terlihat baik, akan tetapi kebijakan ini juga tak luput dari protes orang tua yang utamanya berada di perbatasan Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya.

Keberatan akan peraturan ini juga disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Surabaya yang dari substansi materi Peraturan Walikota Surabaya terkait PPDB Surabaya 2012 yang menyatakan pemberlakuan perwali ini harusnya ke depan dan bukan surut seperti sekarang ini.

updated

Menurut Kacung Maridjan, Staf ahli Kemendikbud dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, melalui tulisannya di halaman OPINI  Jawa Pos tanggal 13 Juni 2012, sebagai kota metropolitan, Pemerintah Kota Surabaya tidak sepenuhnya salah dengan argumentasi bahwa APBD terkait alokasi dana pendidikan yang dikeluarkan ditujukan dan difokuskan bagi warga Surabaya yang masih banyak membutuhkan layanan pendidikan.

Akan tetapi, melihat jati diri kota Surabaya sebagai kota metropolis yang dibesarkan tidak hanya oleh internal warga Surabaya, maka argumentasi di atas menjadi tidak bermakna. Surabaya tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, Surabaya memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang mana kontribusi warga luar Surabaya tak bisa dinafikan.

Dalam konteks pembangunan, Surabaya menjadi besar tidak semata-mata ditentukan oleh faktor internal kota Surabaya, akan tetapi dibantu dan didorong oleh kekuatan eksternal. Dalam paparannya, Kacung Maridjan juga menyebutkan bahwa penyumbang pajak dari luar kota Surabaya juga besar, tak hanya itu, kekuatan ekonomi dan pemerintahan juga ditopang oleh mereka para pekerja/pegawai dan pelaku ekonomi yang secara legal tidak ber-"label" Surabaya.

Di akhir tulisannya, otoritasnya sebagai Staf Ahli Kemendikbud berbicara, warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak dan harus diberi hak untuk memperoleh pendidikan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah termasuk otonomi di dalam mengelola pendidikan tidak serta merta memberikan otoritas kepada daerah untuk menghapus hak tersebut.

Menarik untuk dicermati bahwa polemik pembatasan atau pemberian kuota 1% bagi warga luar kota menjadi hal yang wajib ditinjau ulang. Terlebih jika kemudian penentuan kriteria luar kota berdasarkan legalitas KK. Namun, kebijakan sudah dijalankan, apakah akan berujung pada pembatalan atau tetap diteruskan, semuanya kembali pada instansi terkait.

Jika perwali ini dibatalkan sebelum pelaksanaan PPDB 2012 jalur reguler dilaksanakan, maka nasib siswa yang bersekolah di Surabaya tetapi bukan penduduk Surabaya akan banyak terselamatkan. Jika perwali ditinjau kembali setelah pelaksanaan PPDB 2012 dan aturan lama diberlakukan pada PPDB 2013, maka akan ada satu angkatan yang terkorbankan.