Kembali saya dihadapkan pada tiang yang menyangga bendera lusuh itu tetap berkibar. Selusuh itukah pendidikan Indonesia? Jawabnya beragam. Peringatan hari pendidikan terlalui begitu sangat biasa dan memang kering makna. Tayangan televisi sekali lagi menyuguhkan satire, di mana tawuran antar pelajar terjadi sesaat setelah mengikuti peringatan hari pendidikan nasional di Ambon. Satu contoh kecil dari sekian kegagalan pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Melanjutkan kisah memilukan tahun sebelumnya yang juga tak kunjung jelas penyelesaiaannya, UAN 2008 masih diwarnai praktik kecurangan di berbagai lapisan. Melanjutkan tulisan terkait tentang pendidikan memprihatinkan dan UAN sebelumnya, bahwa apa yang dikhawatirkan menimpa UAN 2008 ternyata benar-benar terjadi di lapangan. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, penyimpangan terjadi tak hanya di level siswa, di level pengawas pun terjadi penyimpangan.

Menghalalkan Segala Cara

Ujian Nasional dengan sendirinya telah menjelma menjadi bencana nasional yang mendorong mereka-mereka yang terlibat di dalamnya maupun yang terimbas karenanya berbondong-bondong melakukan tindakan positif dan negatif secara massal berjamaah dalam skala besar.

Siswa, adalah obyek paling tertindas dalam urusan yang satu ini. Momok bernama "tidak lulus" menjadikan mereka menempuh segala cara dan upaya agar lulus. Tindakan terpuji yang mereka lakukan di antaranya mengikuti bimbingan belajar, menambah jam belajar, mendekatkan diri pada Tuhan sesuai agama masing-masing.

Fenomena yang menonjol di Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya, istighosah yang menjadi ciri khas organisasi sosial keagamaan NU mulai digemari oleh para pendidik dengan menyelengarakannya di sekolah agar peserta didiknya berhasil seratus persen lulus ujian nasional. Upaya ini sangat baik meski sifatnya temporer dan cenderung pragmatis.

Hanya saja, siswa terlampau dicekam ketakutan, upaya positif yang mereka lakukan tak menjadikan mereka percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan soal ujian nasional. Beredarnya jawaban ujian nasional via sms pada malam hingga pagi harinya menjadikan mereka berpikir seribu kali untuk tidak menjadikannya referensi. Alhasil, selain dikerjakan sendiri, mereka tetap memakai jawaban tersebut sebagai referensi. Apalagi sms yang beredar tersebut didapat dengan gratis dan tak perlu membayar.

Sementara, siswa yang memang pasrah dan menyerah sejak awal, memiliki kecenderungan mencari kunci soal dan menggantungkan sepenuhnya pada kunci tersebut dan tentunya dibantu kawan sekelilingnya.

Institusi Pendidikan yang Tak Mendidik...?

Semudah itukah proses kecurangan terjadi? Jawabnya ya. Ternyata, ketakutan tak hanya menyergap siswa, tapi juga para guru dan penyelenggara pendidikan. Para pendidik yang kebetulan bertugas sebagai pengawas, tampaknya memberi andil yang besar bagi terjadinya praktik kecurangan massal tersebut. Para pengawas seperti sadar dengan sesadar-sadarnya akan kesulitan yang menimpa siswa mereka. Dalam alam bawah sadar, mereka akan memilih sikap diam dan membiarkan peserta ujian nasional melakukan praktik kecurangan demi satu kata: LULUS.

Parah lagi, bagi mereka yang siswanya jauh dari jangkauan teknologi, para pendidik rela mengubah lembar jawab ujian nasional peserta didiknya agar lulus. Seperti yang diberitakan media tentang sejumlah guru yang melakukan pengubahan lembar ujian nasional anak didiknya beberapa waktu lalu.

Upaya ini disadari atau tidak, adalah upaya yang salah di mata hukum. Meski niat mereka baik, hanya ingin menolong. Pengalaman pribadi penulis tak jauh dari realitas di atas. Cenderung diam dan membiarkan. Bukannya ikut-ikutan melestarikan kecurangan, tapi keadaan memaksa demikian. Salah satu peserta sempat melontarkan kalimat: "halah pak! ini bisa lulus aja alhamdulillah, la wong lulus belum tentu langsung dapat kerja!".

Kalimat yang mencengangkan dari peserta UAN yang memang dari kalangan ekonomi bawah. Sempat terpana untuk sesaat, mendengar kalimat tersebut meluncur dari siswa berpenampilan sederhana, dengan sepatu butut yang mungkin tak dicuci selama sebulan lebih berbekal satu pensil dan penghapus yang hanya setengah.

Konklusi

Tampaknya, mengejar ketertinggalan dari negara tetangga di bidang pendidikan tak bisa diletakkan pada ujian nasional, terlebih bila ujian nasional dianggap sebagai upaya menaikkan standar pendidikan. Maka, langkah ke depan, jangan jadikan ujian nasional sebagai standar kelulusan apalagi meningkatkan mutu. Kembalikan hak sekolah untuk menentukan kelulusan siswa-siswinya. Pemerintah melalui departemen pendidikan nasional sebaiknya berkonsentrasi membenahi infrastruktur pendidikan dan peningkatan SDM guru untuk lebih mengoptilmalkan kinerja yang nantinya lebih memiliki nilai lebih dalam peningkatan mutu pendidikan.

Terakhir, jangan jadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga pengembang dan pelestari kecurangan. Sangat naif bila institusi pendidikan yang merupakan ladang penanam dan penyemai nilai-nilai moral kebaikan justru melanggengkan melestarikan kecurangan.

Wallahu A'lam